Pengadaan Barang dan Jasa

Informasi terlengkap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( PBJ ) meliputi : Undang Undang, peraturan presiden ( Perpres ), Peraturan menteri ( Permen ), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP ), serta Aturan aturan lainnya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Republik Indonesia. Aplikasi ini di butuhkan oleh rekan rekan yang berkecimpung di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, Baik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (POKJA), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), PENYEDIA, DISTRIBUTOR serta rekan rekan pengawas seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP, Satuan Pengawas Internal (SPI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, INSPEKTORAT, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Semoga Aplikasi ini dapat membantu rekan rekan agar terhindar dari masalah dalam pelaksanaan pengadaan. Die umfassendsten Informationen zum öffentlichen Beschaffungswesen für Waren und Dienstleistungen (Government Goods and Services Procurement, PBJ) umfassen: Akt, Präsidialregulierung (Perpres), Ministerverordnung (Permen), Regulierung der staatlichen Beschaffungspolitik für Waren und Dienstleistungen (LKPP) sowie Sonstige Vorschriften für die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen der Regierung der Republik Indonesien. Diese Anwendung wird von Kollegen benötigt, die an der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen beteiligt sind, sowohl von der Waren- / Dienstleistungsbeschaffungseinheit (UKPBJ), der Budgetbenutzerautorisierung (KPA), den Budgetbenutzern (PA), den Verantwortlichen für die Verpflichtungsermittlung (PPK) als auch von Arbeitsgruppen (POKJA), Beamte des Arbeitsempfängers (PJPHP), Arbeitsempfängerkomitee (PPHP), ANBIETER, VERTRIEBSPARTNER und andere Aufsichtspersonen wie den internen Überwachungsapparat der APIP, die interne Aufsichtseinheit (SPI), die Oberste Rechnungskontrollbehörde (BPK), BPKP, INSPEKTORAT, Nichtregierungsorganisation (NRO) und Strafverfolgungsapparat (APH). Hoffentlich kann diese Anwendung Kollegen dabei helfen, Probleme bei der Beschaffung zu vermeiden.